Paradoks Lumbung Ikan Timur: GMNI Desak KKP Jadikan Kampung Nelayan Modern sebagai Instrumen Kedaulatan, Bukan Sekadar Proyek Fisik

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyambut baik komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memprioritaskan pembangunan Kampung Nelayan Modern (KNMP) di wilayah Indonesia Timur.

Menurut Apri Amfotis, Ketua DPP GMNI Bidang Kemaritiman, wilayah Timur Indonesia bukan sekadar periferi geopolitik, melainkan lumbung protein nasional yang sangat strategis.Laut Timur menyumbang kontribusi produksi perikanan tangkap yang signifikan, namun paradoks kemiskinan struktural nelayan justru paling mencolok di sini: kekayaan sumber daya alam berbanding terbalik dengan ketertinggalan infrastruktur dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Apri Amfotis menekankan bahwa urgensi pembangunan KNMP harus didasarkan pada data empiris, bukan sekadar retorika pembangunan.Berdasarkan Statistik Perikanan Tangkap BPS 2024, Maluku mencatatkan produksi sebesar 399.142 ton, sementara Maluku Utara mencapai 318.734 ton. Di Papua, volume produksi tercatat 152.971 ton, dan Papua Barat Daya 85.348 ton.

Angka-angka tersebut menggambarkan potensi besar sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

“Namun, tanpa rantai dingin yang memadai dan fasilitas hilirisasi di tingkat lokal, nilai tambah ekonomi justru mengalir ke tengkulak dan pedagang perantara. Produksi melimpah kerap berujung pada anjloknya harga saat musim panen, yang semakin memperdalam siklus kemiskinan dan ketergantungan utang nelayan kecil,” ujar Apri Amfotis.

GMNI mengingatkan bahwa pembangunan ratusan kampung nelayan di Papua dan wilayah Timur lainnya bukan sekadar proyek infrastruktur fisik semata. Ia harus menjadi momentum historis bagi kedaulatan maritim yang sesungguhnya. Pembangunan KNMP hanya akan bermakna jika mampu memutus rantai ketidakadilan pasar dan memberikan kendali ekonomi kepada nelayan kecil serta koperasi lokal.

Apri Amfotis juga menyampaikan kritik tajam terhadap pendekatan yang seragam dalam pengembangan infrastruktur perikanan di Nusa Tenggara. Data BPS menunjukkan disparitas yang mencolok: Nusa Tenggara Barat menghasilkan sekitar 121.438 ton, sementara Nusa Tenggara Timur hanya 30.318 ton.

“Ketimpangan ini menuntut KKP untuk meninggalkan model one-size-fits-all. Setiap KNMP harus dirancang secara kontekstual sesuai karakteristik komoditas unggulan daerah—baik tuna, cakalang, tongkol, maupun spesies lokal lainnya—agar mampu meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) secara substantif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Apri Amfotis memperingatkan agar pembangunan KNMP di Timur tidak menjadi kedok bagi eksploitasi berlebihan melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Negara wajib memastikan bahwa infrastruktur modern ini benar-benar dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh nelayan kecil serta koperasi lokal, bukan didominasi oleh armada industri besar atau kepentingan asing.

“Modernisasi tidak boleh menggusur kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut Banda dan Arafura. Keberlanjutan ekosistem harus menjadi prinsip utama, bukan sekadar pelengkap retorika,” katanya.

Sebagai penutup, Apri Amfotis mendesak KKP untuk mengonversi data produksi yang impresif di wilayah Timur menjadi indikator kesejahteraan yang nyata. Dukungan GMNI terhadap KNMP adalah mandat moral dan politik agar program ini menjadi langkah revolusioner berbasis semangat marhaenisme: memandirikan nelayan kecil sebagai garda depan kedaulatan maritim Nusantara.

“Setiap ton ikan yang ditangkap di perairan Timur harus dapat diterjemahkan menjadi akses pendidikan bagi anak-anak nelayan, kesehatan keluarga, dan pembangunan ekonomi daerah yang mandiri—bukan sekadar angka statistik yang menghiasi laporan nasional,” pungkas Apri Amfotis.

GMNI siap mengawal agar pembangunan KNMP benar-benar berpihak kepada nelayan kecil, bukan menjadi monumen fisik di atas penderitaan mereka.