Jambi – Ketua Umum Tim Independen untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (TINDAK), Wiranto B. Manalu, mempertanyakan sikap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, yang hingga saat ini belum memberikan tanggapan atas tantangan terbuka yang disampaikannya terkait dugaan dana siluman sebesar Rp57 miliar.

Menurut Wiranto, beberapa waktu lalu Ivan Wirata tampil di hadapan publik dan menyatakan siap “pasang badan” untuk keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam aksi yang berlangsung di DPRD Provinsi Jambi, Ivan bahkan menegaskan dukungannya agar program tersebut tetap berjalan dan mendapatkan pengawasan yang ketat.  

Baca Juga:Belum Diperiksanya Al Haris Jadi Sorotan, TINDAK Laporkan Dirkrimsus dan Penyidik ke Bidpropam.

Namun, kata Wiranto, keberanian yang ditunjukkan Ivan Wirata dalam membela Program MBG seharusnya juga diwujudkan ketika publik mempertanyakan persoalan anggaran yang diduga tidak transparan.

“Saya menantang Saudara Ivan Wirata untuk menunjukkan keberanian yang sama. Jika beliau berani pasang badan untuk Program MBG, maka seharusnya beliau juga berani pasang badan untuk menjelaskan dan mengusut persoalan dana siluman Rp57 miliar yang menjadi perhatian masyarakat. Sampai hari ini saya belum mendengar jawaban ataupun klarifikasi dari beliau,” tegas Wiranto.

Wiranto menilai sikap diam tersebut justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, sebagai pimpinan DPRD, Ivan Wirata memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan terhadap setiap persoalan anggaran yang menjadi sorotan publik.

Baca Juga:Wiranto Tantang Ivan Wirata Pasang Badan untuk Anggaran Dugaan Siluman 57 Miliar, Jangan Hanya MBG.

“Kalau selama ini beliau aktif mempertanyakan legalitas proyek, aktif melakukan pengawasan pembangunan, bahkan meminta transparansi terhadap berbagai kebijakan publik, maka semestinya sikap yang sama juga ditunjukkan terhadap dugaan dana siluman Rp57 miliar. Jangan sampai ada kesan tegas ke bawah tetapi diam terhadap persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat,” ujar Wiranto.

Ketua TINDAK itu menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan serangan pribadi, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggara negara yang memiliki kewajiban menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

Menurut Wiranto, masyarakat tidak membutuhkan pembelaan yang bersifat selektif. Yang dibutuhkan adalah keberanian seluruh pejabat publik untuk berdiri di garis depan dalam mengawal setiap rupiah anggaran daerah.

“Jangan hanya pasang badan untuk program yang populis dan mendapat simpati publik. Pasang badan juga untuk mengungkap persoalan anggaran yang dipertanyakan masyarakat. Kalau memang tidak ada masalah, sampaikan kepada publik. Kalau ada masalah, dorong agar diusut secara terbuka,” katanya.

Wiranto menegaskan TINDAK akan terus mengawal isu tersebut sampai ada penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Diam bukan solusi. Dalam negara demokrasi, pejabat publik harus siap menjawab pertanyaan publik. Saya berharap Ivan Wirata segera memberikan klarifikasi agar polemik dana siluman Rp57 miliar ini tidak semakin menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tutup Wiranto.