Jalur Khusus Batubara Tak Kunjung Tuntas, Wiranto B Manalu: Malah Heboh Isu “Jalur Khusus Jadi Jaksa” di Jambi

Jambi — Di tengah masyarakat yang masih menunggu realisasi pembangunan jalur khusus batubara di Provinsi Jambi, publik justru dihebohkan dengan isu dugaan adanya “jalur khusus” untuk meloloskan seseorang menjadi jaksa dengan mencatut nama Gubernur Jambi.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa terdapat dugaan praktik percaloan dengan kerugian korban mencapai sekitar Rp400 juta. Persoalan ini pun menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat dan memunculkan sorotan tajam terhadap tata kelola pemerintahan serta lingkungan kekuasaan di Provinsi Jambi.

Menanggapi isu tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menegaskan bahwa tidak ada jalur khusus dalam proses rekrutmen jaksa. Kejati menekankan bahwa seluruh proses penerimaan dilakukan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan mekanisme resmi yang telah ditentukan.

Aktivis Jambi, Wiranto B. Manalu, menilai berbagai persoalan yang muncul belakangan ini semakin memperburuk citra kepemimpinan di Provinsi Jambi.

Menurutnya, publik saat ini melihat terlalu banyak polemik yang terus bermunculan di lingkaran pemerintahan daerah. Mulai dari dugaan keterlibatan korupsi, isu tenaga ahli yang sempat menjadi sorotan, hingga kini mencuat dugaan nepotisme terkait isu “jalur khusus jadi jaksa”.

“Masyarakat Jambi saat ini menunggu realisasi jalur khusus batubara yang sejak lama menjadi perhatian publik. Namun yang malah heboh sekarang adalah isu jalur khusus jadi jaksa. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujar Wiranto B. Manalu.

Ia juga menilai orang-orang di sekitar gubernur seharusnya mampu membantu memperbaiki citra pemerintahan, bukan justru menghadirkan polemik baru yang memperburuk kepercayaan masyarakat.

“Orang-orang yang berada di lingkaran gubernur seharusnya meringankan beban dan membantu kerja pemerintahan secara profesional. Jangan malah memperburuk citra dan kinerja gubernur dengan berbagai isu yang terus muncul,” tegasnya.

Wiranto menambahkan bahwa Provinsi Jambi membutuhkan pemimpin yang tegas dan mampu memilih orang-orang profesional untuk membantu menjalankan roda pemerintahan secara baik dan bersih.

“Jambi butuh pemimpin yang tegas dan mampu pilah pilih siapa yang benar-benar bisa membantu secara profesional demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.