Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI)Kota Medan akan menggelar Konsolidasi Akbar bertajuk “Pulangkan TNI ke Barak” sebagai bentuk sikap politik organisasi dalam merespons situasi nasional yang dinilai semakin mengarah pada kemunduran demokrasi, penyempitan ruang sipil, dan normalisasi militerisasi dalam kehidupan masyarakat.

Bagi DPC GMNI Kota Medan, situasi bangsa hari ini bukan lagi sekadar persoalan kebijakan negara biasa. Indonesia sedang bergerak menuju fase berbahaya ketika aparat bersenjata mulai masuk terlalu jauh ke sektor-sektor sipil, sementara kritik rakyat perlahan diposisikan sebagai ancaman terhadap negara. Reformasi yang dahulu diperjuangkan mahasiswa dengan darah, air mata, penculikan, penjara, dan nyawa korban 1998 kini perlahan sedang dikebiri di hadapan rakyat sendiri.

GMNI Kota Medan menilai bahwa gejala tersebut tampak semakin nyata melalui keterlibatan militer dalam berbagai sektor non-pertahanan seperti pangan, pertanian, koperasi, proyek strategis nasional, pengawasan sosial, birokrasi sipil, hingga ruang akademik dan kampus. Kehadiran aparat bersenjata di ruang-ruang sipil terus dinormalisasi seolah menjadi sesuatu yang wajar, padahal Reformasi 1998 lahir justru untuk menghentikan dominasi militer dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Baca Juga:10 + 6 = 17 Wiranto B Manalu ; Ada apa dengan Presiden?.

Atas nama stabilitas nasional, negara mulai membangun ketakutan.
Atas nama ketertiban, kritik mulai dicurigai.
Atas nama nasionalisme, supremasi sipil perlahan sedang digeser.

DPC GMNI Kota Medan memandang bahwa kondisi ini merupakan alarm keras bagi masa depan demokrasi Indonesia. Sebab sejarah telah membuktikan bahwa setiap rezim yang mulai mencampuradukkan urusan sipil dengan pendekatan militer pada akhirnya akan melahirkan otoritarianisme, pembungkaman, dan ketakutan publik.

Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPC GMNI Kota Medan, Kevin Charlie Sheen Situmeang, menegaskan bahwa Konsolidasi Akbar “Pulangkan TNI ke Barak” merupakan bentuk perlawanan ideologis dan konsolidasi gerakan mahasiswa terhadap situasi nasional yang dinilai semakin berbahaya bagi demokrasi.

Baca Juga:Surabaya Dihiasi Coretan Protes BBM, GMNI Ubaya Menilai Cermin Keresahan Warga di Tengah Lonjakan Harga

“Kami melihat reformasi hari ini sedang dipereteli secara perlahan. Demokrasi tidak dibunuh secara langsung, tetapi dicekik pelan-pelan melalui rasa takut, intimidasi, pengawasan, dan normalisasi kekuasaan bersenjata dalam ruang sipil. Ini bukan situasi normal dan mahasiswa tidak boleh diam,” tegas Kevin.

Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga demokrasi dari segala bentuk kemunduran kekuasaan. Ia menilai bahwa bangsa ini sedang diarahkan pada pola politik yang menjadikan kritik sebagai ancaman dan menjadikan stabilitas sebagai alasan untuk memperluas kontrol negara terhadap rakyat.

“Hari ini tentara masuk ke urusan pangan, pertanian, koperasi, birokrasi, hingga ruang sosial masyarakat. Besok apa lagi? Demokrasi selalu mati dengan cara yang sama: rakyat ditakut-takuti, kritik dibungkam, dan militerisasi dinormalisasi sedikit demi sedikit sampai masyarakat terbiasa hidup dalam tekanan,” lanjutnya.

Kevin juga menyoroti semakin sempitnya ruang demokrasi dalam beberapa waktu terakhir. Aktivis mulai dicurigai, gerakan mahasiswa dilabeli provokator, akademisi ditekan, kritik publik dianggap ancaman, dan aparat semakin sering digunakan untuk merespons persoalan sipil yang seharusnya diselesaikan secara demokratis.

Menurut GMNI Kota Medan, situasi tersebut merupakan pola klasik negara yang mulai takut terhadap suara kritis rakyatnya sendiri.

“Negara demokrasi tidak boleh anti kritik. Ketika mahasiswa mulai diawasi karena bersuara, ketika rakyat mulai takut berbicara, dan ketika pendekatan keamanan digunakan untuk membungkam kritik sosial, maka itu tanda bahwa demokrasi sedang sakit,” ujar Kevin.

DPC GMNI Kota Medan menegaskan bahwa Konsolidasi Akbar “Pulangkan TNI ke Barak” bukan sekadar agenda internal organisasi, melainkan bentuk penyatuan sikap politik kader GMNI Kota Medan dalam menjaga cita-cita Reformasi 1998 dan supremasi sipil.

Konsolidasi ini juga menjadi penegasan bahwa mahasiswa tidak akan membiarkan sejarah reformasi diputar balik oleh kekuasaan yang haus kontrol terhadap seluruh ruang kehidupan rakyat.

“Reformasi 1998 lahir untuk menghapus dwifungsi militer, bukan untuk menghidupkannya kembali dengan wajah baru yang lebih halus dan lebih sistematis. Jika kekuasaan terus memaksa militer masuk ke ruang sipil, maka sesungguhnya negara sedang menggali kubur demokrasi dengan tangannya sendiri,” katanya.

GMNI Kota Medan memperingatkan bahwa pembiaran terhadap militerisasi sipil akan berdampak serius terhadap masa depan demokrasi, kebebasan akademik, independensi birokrasi, hingga hak-hak sipil masyarakat. Ketika aparat bersenjata mulai dianggap solusi bagi seluruh persoalan sipil, maka negara perlahan sedang bergerak menuju pemerintahan yang bergantung pada pendekatan kekuasaan, bukan partisipasi rakyat.

Karena itu, GMNI Kota Medan menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil agar tidak diam melihat kemunduran demokrasi yang sedang berlangsung.

“Jangan paksa mahasiswa kembali turun ke jalan dengan kemarahan yang lebih besar. Sejarah membuktikan, ketika kekuasaan mulai menutup ruang kritik dan menindas suara rakyat, maka jalanan akan kembali menjadi ruang perjuangan mahasiswa Indonesia,” tegas Kevin.

Menutup pernyataannya, Kevin menegaskan bahwa Konsolidasi Akbar “Pulangkan TNI ke Barak” merupakan alarm keras bahwa generasi muda belum menyerah terhadap keadaan.

“Kami tidak takut pada intimidasi. Kami tidak tunduk pada politik ketakutan. Dan kami tidak akan tinggal diam melihat demokrasi dikubur perlahan oleh kekuasaan yang ingin mengendalikan seluruh ruang sipil. Mahasiswa akan selalu menjadi musuh bagi setiap bentuk penindasan dan kemunduran demokrasi,” tutupnya.