Bona Tua Sinaga selaku Koordinator Lapangan TINDAK secara tegas menantang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan fasilitas private jet pimpinan KPU RI dalam Kasi Unjuk Rasa di Gedung KPK,Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam pernyataannya saat aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Bona Tua Sinaga menegaskan bahwa publik saat ini sedang menunggu keberanian KPK untuk tidak hanya memeriksa pihak internal KPU, tetapi juga segera memanggil dan memeriksa direksi serta pemilik PT Alfalima Cakrawala Indonesia selaku perusahaan penyedia jasa private jet.

Baca Juga:Elektabilitas Meningkat, Anies-Muhaimin Diyakini Menang Jika Pilpres 2 Putaran

Menurutnya, tanpa pemeriksaan terhadap pihak perusahaan penyedia, maka penanganan kasus dugaan korupsi tersebut hanya akan menjadi pencitraan hukum tanpa keberanian menyentuh aktor utama yang diduga terlibat dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

“Kami menantang Ketua KPK untuk menunjukkan bahwa lembaga antirasuah ini masih memiliki keberanian dan integritas. Jangan hanya berani memeriksa bawahan atau pihak administratif semata, tetapi takut menyentuh pihak perusahaan dan aktor utama di balik dugaan korupsi private jet pimpinan KPU,” tegas Bona Tua Sinaga dalam orasinya.

TINDAK menilai terdapat banyak kejanggalan dalam proyek pengadaan private jet tersebut, mulai dari dugaan mark-up anggaran, proses penunjukan perusahaan yang dinilai tidak transparan, hingga potensi gratifikasi dan penyalahgunaan fasilitas negara.

Baca Juga:Live TikTok dan IG, Mahfud Cerita Sosok Bung Hatta yang Anti Korupsi ke Gen Z

Bona Tua Sinaga juga menyoroti fakta bahwa PT Alfalima Cakrawala Indonesia diketahui masih tergolong perusahaan baru, namun mampu memperoleh proyek bernilai besar yang berkaitan dengan fasilitas elite pimpinan negara.

“Ini bukan sekadar soal sewa pesawat. Ini menyangkut penggunaan uang rakyat, integritas penyelenggara pemilu, dan dugaan adanya permainan kekuasaan dalam proyek negara. Karena itu KPK tidak boleh ragu memanggil direksi maupun pemilik PT Alfalima Cakrawala Indonesia untuk dimintai pertanggungjawaban,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, TINDAK mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera:

1). Memanggil dan memeriksa direksi serta pemilik PT Alfalima Cakrawala Indonesia.

2). Mengusut dugaan mark-up dalam kontrak pengadaan private jet.

3).Menelusuri dugaan gratifikasi dan aliran dana kepada pihak tertentu.

4). Membuka manifest penerbangan dan pihak-pihak yang menikmati fasilitas private jet tersebut.

5). Memanggil seluruh pihak di lingkungan KPU yang mengetahui dan menyetujui pengadaan tersebut.

TINDAK menegaskan bahwa apabila KPK tidak berani menyentuh pihak perusahaan penyedia jasa private jet, maka publik akan menilai pemberantasan korupsi di Indonesia hanya tajam ke bawah namun tumpul terhadap kekuatan dan kepentingan besar.

“Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap KPK runtuh karena ketidakberanian mengusut kasus yang melibatkan elite dan proyek bernilai fantastis. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” tutup Bona Tua Sinaga.